Tragedi di Lokasi 22, Evakuasi 9 Jenazah dan Sandera Selamat dari Kekejaman KKB

 

Yahukimo - Tim gabungan TNI-Polri terus mengintensifkan penanganan insiden pembunuhan brutal yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengklaim sebagai Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama.

Sebanyak dua jenazah korban telah berhasil dievakuasi dari area pendulangan emas di Lokasi 22 dan Muara Kum, Kabupaten Yahukimo, ke RSUD Dekai pada Kamis (10/4/2025) sekitar pukul 16.00 WIT. Proses visum dan identifikasi dilakukan pada Jumat (11/4/2025).

Luka Sadis pada Dua Korban

Korban pertama, seorang pria, ditemukan mengenakan sepatu boots hijau, kaos kaki merah, celana pendek, dan kaos lengan panjang hitam. Ia mengalami luka parah di wajah, luka robek pada leher, bagian pipi kiri hingga leher bawah hilang, luka tusuk di perut kiri, serta luka bacok di punggung.

Korban kedua, juga pria, mengenakan boots hijau, celana pendek bermotif kotak putih dilapisi celana panjang cokelat, dan tiga lapis kaos. Ia mengalami luka tusuk tombak di dada, anak panah bersarang di perut kanan, kedua tangan terputus, luka terbuka di punggung, serta luka robek di tengkuk leher.

Direktur RSUD Dekai, dr. Glent M. Nurtanio, mengonfirmasi bahwa kedua jenazah tiba pada Kamis pukul 15.30 WIT dan langsung dimasukkan ke kamar jenazah. Ia menjelaskan bahwa proses dekomposisi telah berlangsung, ditandai dengan pembengkakan tubuh, kulit mengelupas, perubahan warna, serta kemunculan belatung.

“Karena keterbatasan fasilitas seperti lemari pendingin, kami sarankan agar proses pemeriksaan dan pemakaman dilakukan secepat mungkin guna mencegah risiko infeksi,” jelas dr. Glent.

Proses Identifikasi Ketat

Karumkit Bhayangkara Tingkat II Jayapura, AKBP Dr. dr. Rommy Sebastian, M.Kes., M.H., CPM, menyatakan bahwa proses identifikasi dilakukan melalui prosedur ketat dalam operasi DVI.

“Kami melakukan pencocokan data antemortem dan postmortem untuk memastikan identitas korban,” jelasnya.

Data antemortem meliputi informasi diri semasa hidup, rekam medis, rekam gigi, dan barang pribadi dari keluarga. Sementara data postmortem mencakup pemeriksaan fisik, sidik jari, pemeriksaan gigi, dan sampel laboratorium.

“Setelah dicocokkan, identitas akan disahkan dan jenazah diserahkan kepada keluarga,” tambahnya.

Total 9 Jenazah Ditemukan

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menyampaikan bahwa total sembilan jenazah telah ditemukan.

“Dua korban telah divisum di RSUD Dekai, satu korban dari Pegunungan Bintang dievakuasi ke Boven Digoel, satu lainnya dari Muara Kum ke RSUD Dekai, dan lima jenazah masih berada di Binki menunggu evakuasi esok hari karena cuaca tidak memungkinkan,” terang Kombes Yusuf.

Kepala Dusun dan Istri Berhasil Diselamatkan

Dalam perkembangan lain, pada Jumat (11/4/2025) pukul 09.00 WIT, Kepala Dusun Dani dan istrinya, Geby, yang sempat disandera oleh KKB, telah berhasil dievakuasi dan tiba di Bandara Dekai. Keduanya langsung menjalani pemeriksaan kesehatan.

“Tadi pagi, mereka telah tiba dan dilakukan pemeriksaan oleh tim medis,” ungkap Kombes Yusuf.

Saat ini, aparat gabungan masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku serta memperkuat pengamanan di titik-titik rawan guna menjamin keselamatan masyarakat Yahukimo dan sekitarnya.(red)

Kasus Minyak Goreng Bikin Heboh Lagi, Ketua PN Jaksel Ditetapkan Tersangka

 

Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap penanganan perkara. Penetapan ini berkaitan dengan vonis lepas (onstslag) dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menyebut kasus dugaan suap ini berkaitan erat dengan proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya kepada sejumlah perusahaan kelapa sawit pada periode Januari 2021 hingga April 2022.

“Tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi ini diduga berkaitan dengan pengurusan perkara tindak pidana korupsi ekspor CPO yang melibatkan sejumlah korporasi besar,” ungkap Qohar, Sabtu (12/4/2025).

Dalam perkara tersebut, tiga korporasi besar dijadikan terdakwa, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Namun, dalam putusannya pada 19 Maret 2025, majelis hakim menyatakan ketiganya lepas dari segala tuntutan, meski jaksa menyatakan perbuatan mereka terbukti.

Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut uang pengganti masing-masing sebesar Rp 937 miliar untuk Permata Hijau Group, Rp 11,8 triliun untuk Wilmar Group, dan Rp 4,8 triliun kepada Musim Mas Group.

“Majelis hakim menyatakan bahwa ketiga korporasi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Namun, perbuatan tersebut dianggap bukan merupakan tindak pidana oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,” jelas Qohar.

Penetapan tersangka terhadap Arif Nuryanta membuka babak baru dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan dunia peradilan dan korporasi besar tanah air.(*)

Heboh Limbah Medis di Karangligar, DLHK Panggil Dua Rumah Sakit Swasta

BUKAFAKTA,-  Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang menemukan adanya limbah medis yang tercampur dengan sampah domestik di kawasan pemukiman warga Desa Karangligar. Temuan ini mengindikasikan adanya kelalaian dalam pengelolaan limbah oleh rumah sakit.

Kepala DLHK Karawang, Iwan Ridwan, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi langsung ke lokasi dan menemukan sampah medis, seperti jarum suntik dan infus, dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa.

“Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ditemukan kantong sampah berwarna hitam yang seharusnya tidak digunakan untuk limbah medis. Limbah medis itu seharusnya dikemas dalam kantong plastik kuning dan dipisahkan dari limbah domestik,” ungkap Iwan, dikutip dari Antara, Sabtu (12/4/2025).

Iwan menuturkan bahwa limbah tersebut diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina. Ia menyebutkan bahwa di antara tumpukan limbah terdapat sejumlah alat kesehatan, termasuk botol infus, jarum suntik, hingga alat medis sekali pakai lainnya.

Menurutnya, kelalaian terjadi di pihak rumah sakit, bukan dari pihak ketiga yang mengelola sampah, karena rumah sakit sudah memiliki sistem pemisahan limbah berdasarkan warna kantong plastik.

"Jadi ini lebih ke kelalaian internal rumah sakit. Sudah jelas prosedurnya, tapi tidak dijalankan," ujarnya.

DLHK pun telah memanggil perwakilan dari RS Bayukarta dan RS Hermina pada Kamis (10/4) untuk dimintai keterangan awal.

Terkait sanksi, Iwan menyebutkan bahwa DLHK masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian sebelum menentukan langkah hukum atau administratif yang akan diambil.

Sementara itu, Asisten Daerah I Pemkab Karawang, Wawan Setiawan, menambahkan bahwa pemerintah daerah berwenang memberikan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran pengelolaan limbah.

“Sanksi administratif bisa berupa teguran tertulis, hingga pencabutan izin operasional. Tapi kalau menyangkut pidana, itu sudah menjadi ranah kepolisian,” tegasnya.

Sumber: Antara

Tambang di Tamansari Picu Penolakan, Bupati Aep Kirim Surat ke Gubernur

 

KARAWANG|| BUKAFAKTA,- Bupati Karawang Aep Syaepuloh secara resmi meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membatalkan izin pertambangan di wilayah Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang telah dikirimkan ke pihak provinsi.

Permohonan itu berkaitan dengan aktivitas pertambangan batu kapur yang dilakukan oleh PT Mas Putih Belitung. Aep menegaskan bahwa wilayah Tamansari memiliki peran penting sebagai kawasan perlindungan ekologis yang vital bagi kelestarian lingkungan Karawang.

“Saya sebagai Bupati Karawang berharap mudah-mudahan izinnya bisa ditinjau kembali oleh Gubernur Jawa Barat,” ujar Aep di Kantor Pemkab Karawang, Kamis (10/3/2025).

Lebih lanjut, Aep mengungkapkan bahwa dirinya telah mencabut surat rekomendasi yang sebelumnya pernah dikeluarkan oleh Bupati Karawang terdahulu. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan aspirasi warga yang menolak keberadaan tambang tersebut.

“Saya berharap Gubernur Dedi Mulyadi dapat mendengarkan suara masyarakat Kabupaten Karawang,” tegasnya.

Aep menjelaskan, kawasan batuan kapur di Tamansari memiliki peran strategis sebagai benteng perlindungan alam Karawang. Jika kawasan ini rusak, lanjutnya, maka akan menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang serius.

“Saya tidak ingin alam Karawang rusak, karena jika itu terjadi, masyarakat yang akan menanggung kerugiannya,” ujar Aep.

Diketahui, izin pertambangan di kawasan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur sebelumnya, Bey Machmudin.(*)

Bertemu di Meja yang Sama, Megawati-Jokowi-SBY? Pengamat: Jangan Mimpi!

 

BUKAFAKTA,- Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai kecil kemungkinan terjadinya pertemuan antara tiga tokoh sentral bangsa: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan menurutnya, pertemuan itu terasa mustahil meskipun waktu terus berjalan.

"Saya merasa sangat yakin, pertemuan ini kemungkinan besarnya tidak akan pernah terjadi. Bahkan jika kiamat datang pun, rasanya sulit," kata Adi saat dihubungi, Kamis (10/4/2025).

Menurut Adi, hubungan antara Megawati dan SBY sudah renggang sejak masa awal reformasi, tepatnya saat SBY menjabat menteri di era Presiden Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati. Sementara, keretakan hubungan Megawati dan Jokowi semakin terlihat pasca Pemilu 2024.

“Kalau kita bicara realitas politik, mempertemukan tiga tokoh ini dalam satu meja pembicaraan adalah hal yang gelap, gelap total. Saya pribadi haqqul yaqin, peluang mereka bersilaturahmi bersama sangat tipis,” ujarnya.

Adi menyebut upaya mempertemukan ketiganya sempat dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, seperti HUT Gerindra di Sentul dan peluncuran Danantara di Istana Negara. Namun, hingga kini belum ada titik temu.

“Jujur saja, hubungan antara Pak SBY dan Pak Jokowi pun sebenarnya biasa-biasa saja. Tidak panas, tapi juga tidak akrab. Mereka belum pernah terlihat berinisiatif bertemu tanpa mediator, dan kalaupun ada pertemuan, biasanya karena peran Pak Prabowo,” jelas Adi.

Lebih lanjut, Adi menilai ketegangan di antara ketiga tokoh itu tidak tampak diwariskan kepada anak-anak mereka. Ia menyinggung momen ketika anak-anak tokoh nasional hadir dalam perayaan ulang tahun Ragowo Hediprasetyo alias Didit, putra Prabowo.

“Kalau kita lihat, anak-anak mereka justru akrab dan tidak menunjukkan adanya konflik. Ini menandakan bahwa pertikaian politik ini hanya terjadi pada generasi orang tuanya saja,” kata dia.

Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru mengapresiasi upaya pertemuan antar tokoh bangsa. Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menyebut pertemuan Megawati dan Prabowo baru-baru ini merupakan langkah positif demi menjaga persatuan nasional.

“Pertemuan antar pemimpin bangsa selalu membawa dampak baik. Negara butuh kekompakan dalam menghadapi berbagai tantangan,” ujar Andy, Rabu (9/4).

Andy juga berharap Megawati bersedia membuka komunikasi dengan SBY dan Jokowi agar stabilitas politik bisa lebih terjaga.

“Kalau pertemuan Megawati dengan Pak SBY dan Pak Jokowi bisa terjadi, itu akan menjadi teladan luar biasa bagi rakyat. Suasana politik juga pasti jauh lebih sejuk dan kondusif,” pungkasnya.

Sumber: DetikCom

Kasus Viral Dokter PPDS Anestesi RSHS: Dari Permintaan Maaf hingga Kesepakatan Damai

 

BUKA FAKTA,- Seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, berinisial PAP (31), yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap keluarga pasien, disebut telah menyepakati perdamaian secara tertulis dengan pihak korban.

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum PAP, Ferdy Rizky Adilya, dalam konferensi pers pada Kamis (10/4/2025). Ia mengungkapkan bahwa sebelum kasus ini mencuat ke publik, kliennya telah bertemu dengan korban dan keluarganya untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

“Klien kami, melalui perwakilan keluarga, sudah menemui pihak korban dan menyampaikan penyesalan serta permohonan maaf. Pertemuan itu diakhiri dengan kesepakatan damai secara kekeluargaan yang dituangkan dalam dokumen tertulis,” ujar Ferdy, dikutip dari Breaking News Kompas TV.

Ferdy menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung, mengingat PAP telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

“Sebagai negara hukum, kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami dari tim penasihat hukum berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dengan menjaga hak-hak klien kami sesuai hukum acara pidana,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Ferdy menyampaikan bahwa PAP menyadari kesalahan yang dituduhkan kepadanya dan menyatakan siap menghadapi konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan terburuk dalam kehidupan pribadinya.

“Klien kami mengakui perbuatannya sebagai pelajaran besar dan menyampaikan bahwa ia tidak akan mengulanginya di masa depan. Ia juga siap bertanggung jawab secara hukum,” tegasnya.

Ferdy juga membantah isu yang beredar di media sosial mengenai alamat tempat tinggal kliennya. Menurutnya, sejak tahun 2012, PAP sudah menetap di Kota Bandung dan menyewa apartemen di sana.

Ia pun mengimbau agar publik tidak menyebarkan informasi pribadi, termasuk identitas istri dan keluarga kliennya, yang menurutnya tidak terkait dalam kasus ini.

“Kami sangat berharap masyarakat tidak menyebarluaskan foto atau data pribadi istri serta anggota keluarga klien kami. Mereka tidak terlibat dan tidak pantas mendapat tekanan publik,” pintanya.

Modus Tersangka: Pengecekan Darah yang Berujung Dugaan Pelecehan

Sementara itu, Polda Jawa Barat telah mengungkap modus operandi PAP dalam menjalankan aksi dugaan kekerasan seksual tersebut. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengatakan PAP memanfaatkan kedok pemeriksaan darah untuk melancarkan aksinya terhadap korban FH.

“Modusnya adalah membawa korban dari IGD ke Gedung MCHC lantai 7 dengan alasan pengambilan darah. Tersangka meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi, lalu menyuntikkan cairan bening melalui infus setelah sebelumnya menusukkan jarum ke kedua tangan korban sebanyak 15 kali,” jelas Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Rabu (9/4/2025).

Setelah cairan disuntikkan, korban dilaporkan mengalami pusing hingga tidak sadarkan diri. Ia baru sadar saat sudah kembali diantar ke lantai bawah dan tiba kembali di Ruang IGD sekitar pukul 04.00 WIB.

Peristiwa ini terjadi pada 18 Maret 2025 dan dilaporkan ke pihak berwajib di hari yang sama. PAP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar pada 25 Maret 2025.(*)

Sumber: Kompas TV

Indonesia-Turki Sepakat Percepat Perjanjian Dagang dan Investasi Strategis

 

BUKA FAKTA,- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan lawatan resmi ke Turki dan disambut langsung oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan, Ankara, pada Kamis (10/4/2025). Pertemuan bilateral tersebut menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun.

Dalam konferensi pers usai pertemuan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja sama Indonesia dan Turki untuk tampil sebagai kekuatan global, khususnya dalam tatanan dunia Islam dan poros Global Selatan.

“Kami memiliki sejarah diplomatik panjang dan visi yang sejalan. Kini saatnya mempererat kolaborasi agar menjadi kekuatan positif dan berpengaruh di dunia Islam," ucap Prabowo.

Ia menambahkan bahwa Indonesia dan Turki juga memiliki tanggung jawab bersama sebagai pemimpin di kawasan Global South dan mitra strategis dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil.

Dorong Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Dalam bidang ekonomi, kedua pemimpin menyepakati pentingnya memperluas akses pasar serta menghilangkan hambatan perdagangan antar negara. Prabowo menyebut hanya dengan kekuatan ekonomi, suara negara-negara berkembang bisa lebih didengar di kancah internasional.

"Kami sepakat untuk memperluas akses pasar dan menghapus hambatan perdagangan. Kolaborasi ekonomi adalah kunci kekuatan kami," ungkapnya.

Untuk itu, Prabowo dan Erdogan menginstruksikan menteri perdagangan masing-masing untuk mempercepat penyelesaian preferential trade agreement menuju perjanjian perdagangan bilateral Indonesia–Turki (Indonesia–Turkiye CEPA). Tak hanya itu, kedua negara juga bertekad menuntaskan Bilateral Investment Treaty dalam waktu dekat.

Ajak Turki Bangun Industri Strategis di Indonesia

Presiden Prabowo turut mengundang sektor swasta Turki untuk berinvestasi di berbagai sektor strategis di Indonesia, termasuk industri baterai, energi baru dan terbarukan, tekstil premium, serta pertahanan.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan perusahaan konstruksi asal Turki dalam pembangunan 42 rumah sakit di tanah air. Ke depan, Prabowo menyatakan komitmen kerja sama kedua negara akan diperluas ke bidang kesehatan, termasuk produksi bersama vaksin untuk kebutuhan nasional.

Kerja Sama Pertahanan: Jet Tempur KAAN dan Kapal Selam

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyatakan minat kuat untuk berkontribusi dalam pengembangan jet tempur generasi kelima KAAN yang dirancang oleh Turki. Selain itu, kerja sama juga mencakup pengembangan kapal selam yang menjadi bagian dari aliansi strategis pertahanan kedua negara.

“Kami sangat antusias untuk menjadi bagian dari proyek jet tempur KAAN dan pengembangan kapal selam bersama industri pertahanan Turki,” ujar Prabowo.

Pertemuan Prabowo-Erdogan diyakini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia dan Turki di panggung global, dengan landasan kerja sama yang menyentuh berbagai sektor vital dan strategis.(*)